PENARAYA – Langit London musim dingin masih kelabu ketika iring-iringan kendaraan kenegaraan Indonesia melintasi jalanan bersejarah kota itu. Di balik protokol dan seremoni, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris bukan sekadar lawatan rutin kepala negara. Lawatan ini menyimpan pesan Indonesia sedang menata ulang cara berdiplomasi, lebih tegas, lebih pragmatis, dan lebih berorientasi pada hasil.
Inggris dipilih bukan tanpa alasan. Di tengah ketidakpastian global, perang dagang, konflik geopolitik, dan transisi kepemimpinan di banyak negara Barat, London tetap menjadi simpul penting keuangan dunia, pusat inovasi, serta aktor berpengaruh dalam peta politik internasional. Bagi Indonesia, mendekat ke Inggris berarti membuka pintu ke jaringan global yang lebih luas.
Dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi, mulai dari Perdana Menteri Inggris, Raja Charles III, hingga kalangan bisnis dan akademisi, Presiden Prabowo membawa satu pesan utama, yakni Indonesia terbuka untuk kerja sama strategis, tetapi dengan kepentingan nasional sebagai jangkar.
Kunjungan ini menandai penguatan kemitraan ekonomi dan strategis Indonesia–Inggris, dengan fokus pada perdagangan, investasi, pendidikan, teknologi, pertahanan, dan isu lingkungan.
Kesepakatan kerja sama yang dibawa pulang tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berkelindan dengan agenda besar pemerintahan Prabowo: pertumbuhan ekonomi, kemandirian industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Ini bukan diplomasi basa-basi,” kata seorang pengamat hubungan internasional. “Prabowo datang dengan deliverables yang jelas.”
Salah satu capaian paling disorot adalah komitmen kerja sama ekonomi dan investasi. Inggris melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai mitra produksi dan hub kawasan Indo-Pasifik.
Bagi Indonesia, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Kerja sama sektor maritim, industri, dan teknologi berpotensi membuka lapangan kerja baru, mendorong alih teknologi, serta memperkuat industri nasional. Dalam konteks ekonomi global yang melambat, sinyal kepercayaan investor asing menjadi modal politik dan ekonomi yang tidak kecil.
Pengamat ekonomi menilai langkah ini strategis. Indonesia tidak hanya menjual potensi, tetapi mulai menegosiasikan posisi sebagai mitra setara, bukan sekadar penerima modal.
Di luar ekonomi, perhatian besar juga diberikan pada kerja sama pendidikan. Inggris dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan dunia, dan Indonesia melihat peluang untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui kolaborasi universitas, riset, dan pengembangan teknologi.
Langkah ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia menghadapi bonus demografi. Tanpa investasi serius di pendidikan dan riset, bonus itu bisa berubah menjadi beban sosial. Karena itu, diplomasi pendidikan menjadi bagian penting dari kunjungan ini, meski dampaknya baru akan terasa dalam jangka menengah dan panjang.
“Kalau ekonomi itu hasil cepat, pendidikan adalah taruhan masa depan,” ujar seorang akademisi.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles III juga memuat pesan simbolik yang kuat. Raja Charles dikenal sebagai tokoh global yang konsisten menyuarakan isu lingkungan dan konservasi. Dialog ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin tampil sebagai negara berkembang yang tidak alergi pada agenda lingkungan, meski tetap menekankan kepentingan pembangunan.
Namun di titik inilah kritik muncul. Sejumlah kalangan internasional mengingatkan agar komitmen lingkungan Indonesia tidak berhenti pada diplomasi, tetapi tercermin dalam kebijakan konkret di dalam negeri—terutama terkait deforestasi, proyek pangan skala besar, dan hak masyarakat adat.
Bagi Indonesia, kritik ini sekaligus ujian: sejauh mana diplomasi hijau sejalan dengan praktik pembangunan nasional.
Indonesia yang Lebih Diperhitungkan
Di panggung global, kunjungan ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif, percaya diri, dan tidak pasif menunggu arus geopolitik. Dalam lanskap dunia yang semakin multipolar, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan. Tidak terjebak dalam satu blok kekuatan, tetapi tetap menjalin hubungan erat dengan berbagai pusat pengaruh dunia.
Pengamat politik luar negeri menilai, langkah Prabowo ke London mempertegas strategi middle power diplomacy—Indonesia tidak bersikap konfrontatif, tetapi juga tidak sekadar mengikuti arus.
Di dalam negeri, kunjungan ini membawa harapan sekaligus tantangan. Harapan akan investasi, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas SDM beriringan dengan pertanyaan klasik. apakah semua kesepakatan akan benar-benar dijalankan?
Sejarah mencatat, banyak kunjungan luar negeri menghasilkan nota kesepahaman yang indah di atas kertas, tetapi minim realisasi. Di sinilah kredibilitas pemerintahan diuji. Publik menunggu hasil nyata—bukan hanya foto dan pernyataan resmi.
Membaca Arah Diplomasi Prabowo
Kunjungan ke London memberi petunjuk awal tentang gaya diplomasi Presiden Prabowo yang transaksional, langsung ke inti, dan berorientasi kepentingan nasional. Tidak terlalu ideologis, tetapi juga tidak sepenuhnya pragmatis tanpa batas.
Bagi Indonesia, ini adalah upaya menegaskan posisi di dunia yang sedang berubah cepat. Dunia tidak lagi stabil, aliansi tidak lagi permanen, dan negara yang pasif akan tertinggal. London menjadi salah satu panggung awal bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan itu. Indonesia tidak sekadar hadir tapi Indonesia ingin diperhitungkan.
Sementara, dilansir dari NU Online 25 Januari 2026, Kunjungan Prabowo Subianto ke Inggris tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan geopolitik global dan upaya Indonesia memperluas jejaring strategis di luar poros tradisional Asia.
Dalam lawatan tersebut, Prabowo membawa beberapa tujuan utama, yakni memperkuat hubungan pertahanan dan geopolitik, membuka peluang kerja sama ekonomi dan pendidikan, serta menjajaki kemitraan strategis jangka panjang yang dapat menopang posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan pengaruh regional yang semakin besar.
Inggris, meski tidak lagi berada di dalam Uni Eropa, tetap merupakan salah satu kekuatan ekonomi, politik, dan pendidikan dunia. Karena itu, kunjungan ini dapat dibaca sebagai langkah Indonesia untuk menjaga relevansi global sekaligus mencari mitra alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi dan konflik internasional.
Secara formal, hasil kunjungan ditandai dengan penguatan komitmen kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertahanan, ekonomi, dan pendidikan. Beberapa nota kesepahaman dibahas, termasuk peluang investasi Inggris di Indonesia, kerja sama riset dan pendidikan tinggi, serta peningkatan hubungan perdagangan, terutama komoditas strategis seperti energi, pangan, dan hasil laut.
Namun, seperti banyak kunjungan diplomatik lainnya, hasil konkret baru akan terlihat dalam jangka menengah dan panjang. Di sinilah pentingnya menebak arah, bukan sekadar menerima narasi resmi yang optimistis. Inggris adalah salah satu negara maju paling berpengaruh di dunia.
Inggris juga salah satu anggota NATO yang memiliki peran strategis dalam keamanan internasional, diplomasi, serta ekonomi global. Sejarah mencatat bahwa Inggris sebagai pusat perdagangan dan kekuatan industri dan politik dunia. Inggris secara geopolitik punya basis sendiri untuk bertindak tanpa terlalu bergantung pada negara lain dalam urusan dasar seperti keamanan dan kebijakan luar negeri.
Secara ekonomi, Inggris termasuk dalam kelompok ekonomi besar di dunia, dengan GDP per kapita mencapai puluhan ribu dolar AS, mencerminkan standar hidup yang tinggi dibandingkan banyak negara lain.
Secara akademik, Inggris dikenal karena universitas-universitasnya yang telah berdiri ratusan tahun seperti University of Oxford dan University of Cambridge. Banyak mahasiswa internasional datang ke Inggris karena reputasi ilmiah dunia, jaringan alumni global, dan peluang riset.
Berdasarkan data pada tahun akademik 2023/24, sekitar 732.000 mahasiswa internasional terdaftar di universitas-universitas Inggris, atau sekitar 23 persen dari total mahasiswa. Perbandingan jumlah mahasiswa internasional dan lokal menunjukkan bahwa meskipun jumlah mahasiswa lokal tetap dominan, peran mahasiswa luar negeri sangat besar.
Dari sisi pendapatan, mahasiswa internasional membayar biaya kuliah yang jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa lokal. Pendapatan yang dihasilkan mahasiswa internasional sangat penting untuk keuangan universitas dan ekonomi lokal, sektor pendidikan tinggi diperkirakan menghasilkan puluhan miliar pound bagi perekonomian Inggris setiap tahunnya melalui tarif kuliah, biaya hidup, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Secara ekonomi, Inggris sangat terintegrasi dengan dunia luar. Inggris mengimpor barang dan kebutuhan pokok dalam jumlah besar, termasuk makanan, minuman, kendaraan, dan barang manufaktur lain, dengan total impor barang dan jasa mencapai ratusan miliar pound setiap tahunnya.
Ini berarti kemandirian dalam produksi domestik terbatas; sektor pertanian hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan konsumsi dan Inggris tetap bergantung pada impor pangan serta industri lain.
Artinya, Inggris sangat bergantung pada perdagangan internasional. Produksi domestiknya kuat di beberapa sektor seperti jasa keuangan dan teknologi. Namun untuk kebutuhan pangan, kendaraan, alat berat, dan sejumlah manufaktur, impor tetap jauh lebih dominan dibandingkan produksi lokal.
Dari setiap kerja sama dengan negara lain, kebutuhan pangan selalu menjadi isu yang melekat sebagai upaya inggris untuk mengamankan pasokan pangan dalam negeri. Berdasarkan riset, bahwa harga pangan di Inggris relatif stabil dan pasokan pangan selalu tersedia tanpa mengenal musim.
Jadi tidak pernah ada kelangkaan pasokan dan kenaikan harga secara sporadis seperti di Indonesia. Di Inggris, harga kebutuhan pokok, hampir sama walaupun berbeda toko. Ini adalah bukti bahwa pemerintah Inggris betul-betul hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Negara-negara importir harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh Inggris seperti standar harga dan kwalitas. Kerja sama dengan negara lain paling sering menguntungkan Inggris secara ekonomi, karena negara ini adalah importir besar dan pusat jasa global.
Negara lain mendapat keuntungan dari akses ke pasar Inggris, sedangkan Inggris sendiri mendapat pasokan barang yang tidak bisa sepenuhnya diproduksi sendiri. Kerja sama Indonesia dan Inggris secara geopolitik perlu dipahami sebagai bagian dari strategi bertahan dan beradaptasi di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Kerja sama geopolitik dapat didefinisikan sebagai hubungan antarnegara yang bertujuan memperkuat posisi strategis, pengaruh diplomatik, serta kemampuan menghadapi dinamika global yang kompleks, baik dalam isu keamanan, ekonomi, maupun tata kelola internasional.
Peluang utama bagi Indonesia dalam mendekat ke Inggris adalah peningkatan nilai tawar di panggung internasional. Inggris merupakan salah satu kekuatan dunia dengan jaringan diplomatik luas dan pengaruh signifikan di berbagai forum global.
Hubungan yang erat dengan Inggris membuat Indonesia tidak terlihat bergantung pada satu blok kekuatan besar saja. Diversifikasi mitra strategis ini menjadi sangat penting di tengah rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia yang kian tajam. Pendekatan ini selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif”, yakni tidak terikat pada aliansi tertentu, namun tetap aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas global.
Manfaat lainnya adalah terbukanya ruang dialog strategis terkait keamanan maritim, stabilitas Indo-Pasifik, serta reformasi tata kelola global. Inggris melihat Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Asia Tenggara, sementara Indonesia dapat memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat posisinya sebagai aktor regional yang independen dan disegani.
Namun, di balik peluang tersebut terdapat sejumlah hal yang harus diwaspadai. Kedekatan dengan negara Barat berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan. Jika tidak dikelola secara hati-hati, Indonesia bisa terseret dalam dinamika geopolitik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan nasional maupun prinsip bebas aktif.
Selain itu, perlu disadari bahwa Inggris masih memiliki kedekatan historis dan kepentingan khusus dengan negara-negara yang tergabung dalam Commonwealth of Nations, dengan memberikan “fasilitas” tertentu.
Dalam situasi ini, Indonesia harus cermat menjaga keseimbangan. Kerja sama geopolitik dengan Inggris seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian dan fleksibilitas diplomasi Indonesia, bukan membuka ruang ketergantungan atau mengorbankan otonomi kebijakan luar negeri di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
Kerja sama Indonesia dan Inggris di bidang pendidikan merupakan peluang strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peluang kerja sama pendidikan dapat didefinisikan sebagai bentuk kolaborasi institusional dan kebijakan antara dua negara untuk meningkatkan kapasitas akademik, riset, dan kompetensi tenaga kerja melalui pertukaran pengetahuan, akses pendidikan, dan penguatan sistem pendidikan nasional.
Dalam konteks ini, Inggris menawarkan ekosistem pendidikan kelas dunia yang sudah mapan, sementara Indonesia memiliki populasi besar, kebutuhan peningkatan kualitas SDM, dan potensi jangka panjang.
Melalui kerja sama dengan Inggris, Indonesia memperoleh akses ke universitas-universitas ternama dunia, peningkatan riset bersama, serta peluang beasiswa dan pertukaran akademik.
Kolaborasi ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang sains, teknologi, inovasi, dan kebijakan publik. Transformasi pendidikan dapat berjalan lebih cepat karena sistem akademik Inggris menekankan riset berbasis bukti, efisiensi tata kelola, dan budaya kerja yang efektif serta disiplin. Nilai-nilai ini relevan untuk menjawab tantangan birokrasi dan produktivitas di Indonesia.
Namun, peluang ini tidak datang tanpa tantangan serius. Tantangan utama adalah ketimpangan akses. Tanpa kebijakan afirmatif yang kuat, manfaat kerja sama pendidikan cenderung hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas.
Biaya pendidikan di Inggris yang tinggi menjadi penghalang utama bagi sebagian besar mahasiswa Indonesia. Selain itu, terdapat risiko nyata terjadinya brain drain. Lulusan terbaik Indonesia memilih berkarier di luar negeri dan tidak kembali berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Fenomena ini bukan potensi semata, melainkan sudah berlangsung hingga hari ini. Kerja sama pendidikan tidak boleh sekadar formalitas atau simbol hubungan bilateral. Indonesia harus selektif dalam menentukan kualitas universitas mitra. Jangan sampai kerja sama justru dilakukan dengan institusi yang standar akademiknya setara, atau bahkan di bawah, perguruan tinggi unggulan di Indonesia.
Dalam kondisi seperti itu, kerja sama tidak menghasilkan nilai tambah akademik, hanya perpindahan mahasiswa dan perputaran dana di Inggris. Kerja sama ini diarahkan pada optimalisasi penguatan kapasitas nasional. Meliputi peningkatan kualitas dosen dan peneliti, transfer pengetahuan dan metodologi riset, penguatan kurikulum berbasis kebutuhan masa depan, serta peningkatan daya saing lulusan Indonesia di tingkat global.
Dalam jangka panjang, kerja sama yang tepat dapat memperkuat kemandirian sistem pendidikan Indonesia, bukan malah memperdalam ketergantungan. Dengan adanya kerjasama ini, Pemerintah Indonesia dituntut bersikap aktif dan strategis.
Pertama, pemerintah perlu memastikan kerja sama ini disertai skema penurunan biaya kuliah atau subsidi silang bagi mahasiswa Indonesia. Kedua, perlu ada kebijakan ikatan dinas, insentif karier, dan ekosistem riset di dalam negeri agar lulusan kembali dan berkontribusi.
Ketiga, kerja sama harus mencakup pembangunan kapasitas institusi di Indonesia, bukan hanya pengiriman mahasiswa. Keempat, kerja sama pendidikan dengan Inggris harus menjadi alat transformasi. Indonesia tidak boleh berhenti pada peran sebagai pasar mahasiswa atau agen iklan pendidikan asing.
Tanpa strategi nasional yang tegas, kerja sama ini berisiko menguntungkan satu pihak lebih besar daripada kepentingan pembangunan Indonesia sendiri. Kerja sama Indonesia–Inggris di bidang ekonomi meliputi investasi, sumber daya alam, mineral, dan kekayaan laut memiliki potensi besar, sekaligus risiko yang tidak kecil.
Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang strategis, kondisi geologis yang kompleks, serta wilayah laut yang sangat luas menjadikan Indonesia memiliki beragam sumber daya alam, mulai dari mineral hingga hasil laut.
Sumber daya alam sendiri dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sebagai bahan baku, sumber energi, maupun penopang utama perekonomian.
Dalam konteks kerja sama dengan Inggris, peluang utama terletak pada investasi, transfer teknologi, dan akses pasar global. Inggris memiliki kekuatan di sektor keuangan, jasa, teknologi, dan tata kelola industri, sementara Indonesia unggul dalam ketersediaan bahan mentah.
Sumber daya mineral Indonesia seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, nikel, tembaga, dan bauksit sangat menarik bagi industri global. Begitu pula kekayaan laut Indonesia, seperti ikan, udang, rumput laut, dan biota laut lainnya, yang didukung oleh wilayah perairan yang mencakup lebih dari dua pertiga wilayah nasional. Kerja sama yang tepat dapat mendorong hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan pembukaan lapangan kerja.
Manfaat ekonomi bagi Indonesia dari kerja sama ini antara lain peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekspor, peningkatan pendapatan negara, serta pembangunan infrastruktur dan industri pendukung.
Sektor pertambangan dan perikanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Secara teori, kerja sama ini bisa membantu Indonesia naik kelas, dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah.
Namun di sinilah tantangannya. Tantangan terbesar adalah ketimpangan posisi tawar. Tanpa kebijakan yang kuat, Indonesia berisiko hanya dijadikan sebagai rumah produksi atau dapur bagi kepentingan industri Inggris dan mitra globalnya. Dalam skema ini, Indonesia menyediakan bahan mentah, tenaga kerja, dan menanggung dampak lingkungan, sementara nilai tambah, keuntungan besar, dan kendali teknologi justru dinikmati di luar negeri.
Ini bukan skenario imajiner, tapi pola klasik yang sudah berulang kali terjadi. Dampak buruk bagi Indonesia perlu didefinisikan secara tegas. Eksploitasi sumber daya mineral secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran tanah dan air, deforestasi, serta hilangnya keanekaragaman hayati.
Di sektor kelautan, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan berpotensi menurunkan populasi ikan, merusak ekosistem laut, dan pada akhirnya menurunkan hasil tangkap nelayan lokal. Dalam kerja sama yang timpang, Indonesia menanggung risiko ekologis dan sosial, sementara manfaat ekonominya terbatas.
Selain itu, ketergantungan pada investasi asing tanpa penguatan industri nasional dapat menghambat kemandirian ekonomi jangka panjang. Indonesia bisa terjebak dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah, bukan pengendali rantai nilai.
Dalam kondisi ini, kerja sama lebih menguntungkan Inggris sebagai negara dengan kapasitas modal dan teknologi lebih besar. Kerja sama ini harus dibangun dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan nilai tambah domestik. Indonesia perlu memastikan adanya alih teknologi, kewajiban pengolahan di dalam negeri, perlindungan lingkungan yang ketat, serta keberpihakan pada masyarakat lokal.
Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Jangan sampai Indonesia yang menanggung dampaknya, sementara pihak lain menikmati manfaat lebih besar tanpa memikul risiko yang sama.
Bawono Kumoro dari Indikator Politik Indonesia menilai kunjungan ini menunjukkan Indonesia kini lebih sengit berkiprah di dunia internasional dan tidak sekadar agenda protokoler, tetapi membawa kerja sama strategis yang nyata.
Sedang ahli hubungan internasional melihat bahwa penguatan kemitraan strategis dengan Inggris menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global, memperluas jejaring kerja sama di luar poros tradisional.
Sementara, dari perspektif ekonomi, kemitraan ini dipandang sebagai punchlist penting untuk membuka akses investasi, transfer teknologi, serta dukungan dalam inovasi dan digitalisasi ekonomi Indonesia.
Kunjungan Presiden Prabowo ke London bukanlah ‘kunjungan protokoler’ belaka. Lawatan kerja ini menjadi momen strategis untuk memetakan hubungan bilateral yang lebih dalam dan konkret antara Indonesia–Inggris. Hasilnya tak hanya berupa komitmen investasi besar, tetapi juga peningkatan kerja sama pendidikan, penguatan posisi diplomatik Indonesia, serta peluang kolaborasi dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Leave a comment