PENARAYA – Dua negara yang seolah menjadi musuh bebuyutan itu kembali bersitegang. Ya, Amerika Serikat (AS) dan Iran saat ini kembali menjadi perhatian. Dua negara yang selama ini terlibat perang dingin sama-sama tak dingin lagi. Mulai berhadap-hadapan dan siap berkonfrontasi.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah tegang sejak Revolusi Islam Iran 1979 silam, ketika AS mendukung rezim sebelumnya dan kemudian menjadi musuh besar setelah kaum ulama berkuasa. Ketegangan memburuk berkat konflik regional, dukungan Iran terhadap milisi di berbagai negara, serta isu nuklir yang berlarut-larut.
Salah satu momen krusial adalah ketika Presiden Trump menarik AS dari Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) pada 2018, lalu memberlakukan sanksi keras sebagai bagian dari strategi tekanan maksimum yang kerap negara ini lakukan pada negara lain.
Puncaknya dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya konflik bersenjata dan diplomatik di Timur Tengah, termasuk tuduhan serangan terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah yang dikaitkan dengan milisi yang didukung Iran.
Pemerintah Trump melihat program nuklir Iran dan kemampuan misilnya sebagai ancaman besar bagi keamanan AS dan sekutunya. Ketegangan semakin meningkat ketika Washington khawatir Teheran dapat mengembangkan senjata nuklir atau menggunakan milisi pro-Iran untuk menyerang kepentingan Amerika di wilayah.
Insiden seperti serangan drone Iran terhadap kapal dan pesawat AS di Teluk Persia, contohnya penembakan drone Iran oleh AS, pada 3 Februari 2026 kemarin menunjukkan meningkatnya risiko konflik militer langsung.
Sementara, Trump juga menghadapi tekanan domestik untuk tampil kuat dan mempertahankan dukungan politiknya, terutama menghadapi kritik atas kebijakan luar negeri. Ini memberikan konteks mengapa opsi militer terhadap Iran menjadi dipertimbangkan serius. Tentu Trump tak mau kehilangan muka, dan gayanya yang tak jarang arogan.
Di lain sisi, situasi kerusuhan internal Iran dan tekanan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia membuat posisi Teheran makin rentan, memberikan AS alasan tambahan jika ingin meningkatkan tekanan militer pada negeri para mullah tersebut.
Lalu sebenarnya apasih tujuan Trump ngotot ingin menyerang Iran ? Apakah memang benar karena pengayaan nuklir oleh Iran, aada agenda tersembunyi lain? Menurut analisis pengamat dan pernyataan pejabat AS, menekan Iran untuk menghentikan program nuklirnya dan pembatasan fasilitas pengayaan uranium akan mengurangi ancaman terhadap pasukan dan warga AS di kawasan Timur Tengah.
Memaksa rezim Iran ke meja perundingan untuk kesepakatan baru yang lebih ketat atau transformasi kebijakan menunjukkan kepemimpinan militer yang kuat di mata sekutu seperti Israel dan negara-negara Teluk. Ini akan menaikkan nilai tawar dan menjaga sikap pongah seorang Trump.
Padahal, konflik AS-Iran bisa mengubah keseimbangan kekuatan global. Karena, ketegangan AS dengan Rusia dan China meningkat karena kedua negara tidak ingin dominasi AS meluas dan memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah. Keterlibatan negara sekutu seperti Israel bisa memperluas konflik, terutama jika front Lebanon dan Suriah ikut terseret.
Selain itu, ketidakstabilan keamanan di kawasan Teluk Persia dan sekitarnya, termasuk kemungkinan terjadinya efek domino konflik di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Dimungkinkan ada peningkatan risiko serangan balasan oleh Iran dan milisi pro-Iran terhadap pasukan AS dan sekutu mereka. Ancaman terhadap jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, yang memengaruhi pasokan minyak global.
Ada dampak ekonomi dalam kondisi ini. Harga minyak dunia bakal melonjak tajam akibat gangguan pasokan dari wilayah Teluk Persia, salah satu sumber energi terbesar dunia. Pasar global rentan volatilitas ekstrem karena investor resisten terhadap konflik besar. Sementara sanksi tambahan dan pembalasan Iran dapat memperburuk perdagangan internasional.
Sebenarnya PBB secara resmi menentang penggunaan kekuatan yang melanggar Piagam PBB tanpa persetujuan Dewan Keamanan atau pembelaan diri yang jelas. China, misalnya, menyatakan menentang rencana AS untuk ikut menyerang Iran karena prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan tanpa mandat internasional.
Dewan Keamanan PBB kemungkinan besar akan terpecah, karena veto dari Rusia atau China terhadap resolusi yang mendukung campur tangan militer AS, sehingga keputusan langsung sulit dicapai tanpa negosiasi panjang.
Iran sebenarnya menyatakan bersedia melanjutkan negosiasi dengan AS, tetapi dengan syarat bahwa dialog berlangsung tanpa tekanan atau ekspektasi yang tidak masuk akal.
Pemimpin Iran juga memperingatkan bahwa serangan AS bisa memicu perang regional yang luas. Pernyataan ini menunjukkan kesiapan Teheran untuk membalas jika terjadi agresi militer.
Sejatinya, serangan atau ancaman militer Donald Trump terhadap Iran bukan lahir secara tiba-tiba. Itu merupakan akumulasi politik luar negeri AS yang agresif, kekhawatiran akan program nuklir dan ancaman regional Iran, serta tekanan politik internal.
Jika konflik benar-benar pecah, dampaknya bersifat global. Dari ketidakstabilan geopolitik, risiko ekonomi besar, hingga perdebatan berat di PBB. Konflik ini tetap kompleks karena berhubungan dengan isu keamanan nasional, hukum internasional, serta kepentingan besar negara-negara lain di dunia.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan pernyataan keras kepada Amerika Serikat bahwa setiap serangan militer terhadap Teheran bisa memicu perang regional yang jauh lebih luas di kawasan Timur Tengah. Peringatan ini disampaikan saat pidato publik sebagai respons atas pengerahan militer AS di wilayah Teluk Persia.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran siap berdialog dengan AS secara adil namun menekankan bahwa dialog semacam itu belum dijadwalkan karena kondisi yang sangat sensitif. Meski membuka pintu diplomasi, ia juga menyatakan bahwa negaranya siap perang jika diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan.
Menteri Luar Negeri Iran juga mengecam keras pengerahan militer AS di Teluk Persia, menyebutnya sebagai upaya Washington untuk mendikte bagaimana militer Iran bergerak dalam wilayah mereka sendiri.
Menurut laporan lain, pejabat senior militer Iran memperingatkan bahwa jika AS melancarkan agresi, target militer AS di negara-negara sekutu di kawasan bisa menjadi sasaran langsung Iran. Ancaman semacam ini mencerminkan kesiapan Teheran untuk menanggapi serangan bukan hanya secara defensif, tetapi berpotensi ofensif di wilayah yang lebih luas.
Juru bicara pemerintah Iran menegaskan bahwa Iran lebih siap dari sebelumnya dalam menghadapi respons terhadap setiap bentuk agresi dan akan bertindak secara tegas, komprehensif, dan mengejutkan apabila negara ini diserang.
Sedang pemerintah Indonesia menolak kekerasan, mendesak de-eskalasi, dan menekankan pentingnya penyelesaian damai sesuai hukum internasional. Pernyataan Resmi Kementerian Luar Negeri seperti disampaikan Juru bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir atau ancaman penggunaan kekuatan militer di Iran dapat membahayakan keselamatan sipil dan menciptakan bencana kemanusiaan, serta menegaskan bahwa Indonesia menolak tindakan yang memperburuk konflik.
Sedang Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan lembaga terkait untuk memantau ketegangan regional, bahkan sampai mengevakuasi WNI yang berada di wilayah konflik, sambil menegaskan posisi netral dan komitmen Indonesia terhadap solusi damai.
Lemhannas RI menilai pemerintah harus mengadvokasi perdamaian melalui forum internasional seperti PBB dan OKI agar situasi global stabil kembali. Pun Wakil Ketua MPR RI mengingatkan bahwa konflik semacam ini membuka pelajaran strategis bagi pertahanan Indonesia di tengah perubahan geopolitik dunia.
Analisis opini publik menunjukkan beragam respons, beberapa menilai pemerintah RI kurang tegas, sementara sebagian lain menghormati pendekatan diplomasi yang menekankan prinsip bebas-aktif dan non-intervensi.
Pakar Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Teuku Rezasyah, menyatakan bahwa Iran merupakan negara yang sulit dihancurkan secara militer oleh kekuatan manapun , termasuk AS karena faktor historis, budaya, dan kesiapan nasional yang tinggi.
Laporan dari UGM mencatat bahwa eskalasi konflik antara Iran dan Israel, yang bisa ikut melibatkan AS, memiliki potensi untuk menjadi konflik berskala lebih luas atau bahkan global jika tidak segera diredakan.
Sedang Ekonom Syafruddin Karimi memperingatkan bahwa konflik AS-Iran bisa menimbulkan tekanan pada ekonomi Indonesia melalui volatilitas harga minyak, pelemahan rupiah, dan tekanan inflasi, sehingga pemerintah perlu langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan nilai tukar.
Analisis dari INDEF menunjukkan konflik bisa berdampak pada ekspor-impor hingga tekanan pada sektor riil dan pasar keuangan nasional.
Sebelumnya PBB, melalui pejabat seniornya juga mengeluarkan peringatan bahwa retorika mengenai kemungkinan serangan militer ke Iran justru dapat memperburuk situasi yang sudah sangat rapuh. PBB menekankan pentingnya penyelesaian damai dan dialog sesuai Piagam PBB.
Leave a comment