PENARAYA – sejak awal, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan kegaduhan yang besar. Pro kontra tentu, lazimnya untuk sebuah kebijakan yang sama sekali baru di republik dengan jumlah penduduk lebih dari 285 juta jiwa ini.
Kebijakan yang menghentak. Membuat banyak pihak terkaget-kaget. Di tengah situasi ekonomi yang lagi tidak baik-baik saja, pemerintah menggelontorkan dana jumbo untuk program ini. Untuk gizi generasi emas, begitu alasan kuat yang disampaikan pemerintah.
Pun, pelaksanaan di lapangan yang terjadi banyak kendala, ketimpangan dan bahkan banyak membawa korban pada generasi yang diniatkan dibangun gizinya membuat program ini semakin seru. Dan, tentu saja pemerintah terus berjalan dengan niatnya.
Puluhan juta anak sudah terlayani program ini. Akhir 2026 ini, ditargetkan lebih 80 juta anak tercaver MBG. Sementara, semakin hari banyak anak-anak yang juga menjadi korban keracunan dari menu MBG yang disajikan.
Sepanjang Januari 2026 saja, jumlah korban keracunan MBG mencapai 1.929 orang. Kasus teranyar terjadi di Mojokerto, Jawa Timur pada 9 Januari dengan jumlah korban sebanyak 411 orang, dan di Kudus, Jawa Tengah pada 28 Januari dengan 600 korban.
Tahun lalu, sebanyak 16.109 orang dilaporkan menjadi korban keracunan dalam pelaksanaan program MBG hingga 31 Oktober 2025. Data ini diungkap Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dengan catatan bahwa Oktober menjadi bulan dengan jumlah korban tertinggi, yakni 6.823 orang. Angka tersebut meningkat dibanding September yang mencatat 6.052 korban dan Agustus sebanyak 2.226 korban.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai lonjakan kasus tersebut menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada September tahun lalu belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan pelaksanaan program di lapangan.
“Evaluasi yang ditempuh BGN dengan cara menutup sebagian dapur, terbukti tidak efektif dan tidak mampu mengerem laju kasus keracunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang wartawan kala itu.
Ubaid menambahkan bahwa jumlah korban keracunan yang terus meningkat kini bahkan melibatkan kelompok rentan seperti guru, orang tua, balita, dan ibu hamil. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa sistem pengawasan, distribusi, dan jaminan mutu MBG masih menyisakan banyak persoalan.
“Jumlah korban terus meningkat dan kini bahkan melibatkan guru, orang tua, balita, serta ibu hamil. Ini bukti bahwa sistem pengawasan, distribusi, dan jaminan mutu MBG masih terus menuai masalah dan belum ada titik terang,” tambahnya.
Ia juga menilai pelaksanaan MBG dilakukan secara tergesa-gesa tanpa standar keamanan pangan yang ketat serta tanpa sistem audit yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pemerintah juga belum membuka hasil audit dan investigasi terhadap kasus-kasus keracunan, termasuk yang diduga menyebabkan kematian.
Setelah dugaan meninggalnya siswi SMKN 1 Cihampelas, Bandung Barat, pada akhir September, kasus serupa kembali terjadi pada siswi SMAN Kadugede, Kuningan, Jawa Barat, pada 16 Oktober 2025.
“Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, apakah pihak SPPG, sekolah, dinas pendidikan, atau BGN pusat? Hingga kini, dari ribuan korban keracunan, belum ada satu pun pihak yang dijadikan tersangka. Tragedi 16 ribu korban ini tidak bisa dinormalisasi. Ini bukan kecelakaan, tapi konsekuensi dari sistem dan tata kelola yang amburadul. Anak-anak dijadikan korban dari program yang mestinya menyehatkan,” tegas Ubaid.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan optimalisasi program MBG dan menargetkan perluasan cakupan penerima hingga mencapai 40 juta orang pada November 2025. “Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Insyaallah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta,” ujarnya.
Dadan menjelaskan bahwa penyerapan anggaran program MBG sejauh ini telah mencapai 35,6 triliun atau sekitar 50,1 persen dari total anggaran yang tersedia. “Kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta (penerima manfaat) bisa kita layani di akhir tahun,” katanya.
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial-pangan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, balita, serta kelompok rentan lainnya, program ini dibangun atas premis bahwa masalah gizi buruk dan stunting bisa mulai diatasi sejak dini melalui makanan yang sehat dan seimbang setiap hari.
Dalam white paper pemerintah, MBG dirancang sebagai bentuk investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM)—merupakan bagian dari strategi Indonesia mempersiapkan generasi yang sehat dan produktif hingga tahun 2045.
Namun, seiring implementasi skala besar, terutama di sekolah-sekolah negeri di hampir seluruh kabupaten/kota, muncul perdebatan tajam antara manfaat sosial dan masalah serius dalam pelaksanaannya.
Anggaran Jumbo
Anggaran MBG pada APBN 2026 disepakati sebesar Rp335 triliun, melonjak drastis dari Rp71 triliun pada periode sebelumnya — lonjakan sekitar 470% yang mengundang kritik publik dan DPR karena minimnya transparansi.
Per 20 Januari 2026, realisasi anggaran dilaporkan mencapai Rp17,39 triliun atau sekitar 5,2% dari total alokasi APBN untuk MBG tahun ini yang dikelola melalui lebih dari 21.000 Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Sebanyak 70% dari realisasi tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku makanan, 20% untuk operasional, dan 10% untuk insentif mitra pelaksana.
Pemerintah mengklaim bahwa mayoritas anggaran benar-benar terserap pada sumpah pangan bergizi untuk jutaan penerima manfaat, yang kini diperkirakan mencapai lebih dari 58 juta warga, mencakup anak sekolah hingga ibu hamil dan balita.
Mengukur Manfaat MBG
Para pendukung program ini, termasuk pejabat pemerintah, menegaskan MBG telah membantu menurunkan angka kekurangan gizi dan potensi stunting jangka panjang. Juga meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah karena makanan sehat yang tersedia,memberdayakan UMKM lokal melalui suplai bahan baku, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor layanan makanan dan logistik.
Pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menggarisbawahi bahwa program seperti MBG, bila dilaksanakan dengan baik, memiliki potensi besar untuk memengaruhi well-being anak dan keluarga secara struktural.
Namun, selama program ini berjalan ada bayang-bayang keracunan. Pada kenyataannya, MBG juga menjadi sorotan karena insiden keracunan pangan yang tersebar di banyak daerah. Data Kementerian Kesehatan per 5 Oktober 2025 menunjukkan terjadi 119 kejadian keracunan di 25 provinsi (88 kabupaten/kota) dengan total 11.660 kasus terkait menu MBG.
Beragam lembaga pemantau — seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) — melaporkan angka korban yang bahkan lebih tinggi, dengan lebih dari 11.566 anak dan penerima manfaat lainnya sampai pertengahan Oktober 2025.
Sementara Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat insiden keracunan pangan nasional yang terkait MBG mencapai sekitar 48% dari total kasus keracunan pangan nasional dalam satu periode pelaporan.
Kasus tersebut tersebar luas. Di antaranya puluhan siswa di Bogor, Jawa Barat dirawat karena mual dan muntah setelah konsumsi MBG, ratusan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami gejala keracunan, dan video menu dengan larva atau belatung viral di media sosial, memicu kecemasan orang tua.
Hingga kini tidak ada laporan resmi tentang korban meninggal dunia akibat keracunan MBG yang diverifikasi oleh instansi kesehatan nasional maupun kementerian terkait per Januari 2026.
Leave a comment