PENARAYA – Angka di kalender 2025 tinggal beberapa saja di halaman terakhir lembaran angka-angka itu. Artinya, tak lama lagi lembaran-lembaran itu harus diganti. Ya, tahun segera berganti. Maka, kalender duduk di meja kerja kita, atau yang menenpel di ruangan harus segera diganti kalender baru : Kalender 2026. Selamat datang tahun 2026.
Pada kalender, 2026 sejatinya hanya angka yang berganti. Tetapi bagi banyak orang Indonesia, ia terasa seperti ruang baru: tempat harapan disusun ulang setelah tahun-tahun yang penuh guncangan—harga pangan yang mudah bergejolak, cuaca ekstrem yang makin sering, pekerjaan yang menuntut keterampilan baru, dan politik yang terus bergerak menyusun aturan main berikutnya.
Di ruang rapat kementerian, 2026 dibaca sebagai target dan angka. Di pasar tradisional, 2026 dibaca sebagai harga beras, ongkos sekolah, dan cicilan. Di pabrik, 2026 dibaca sebagai order yang naik-turun. Dan di desa-desa, 2026 dibaca sebagai musim yang makin sulit ditebak.
Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya panjang: apa peluang Indonesia di 2026—dan apa yang harus dilakukan pemerintah serta masyarakat agar tahun itu “jadi milik kita”, bukan sekadar kita lewati?
Peluang Ekonomi 2026: Di Antara Target Ambisius dan Realitas Global
Pemerintah menaruh target pertumbuhan yang lebih tinggi untuk 2026—bahkan disebut berada di kisaran 5,8%–6,3% dalam dokumen kerja pemerintah, sebagai basis perencanaan kebijakan lintas kementerian.
Namun lembaga internasional dan pasar melihatnya lebih konservatif: ADB memperkirakan Indonesia tumbuh sekitar 5,0% pada 2026 menurut ADO September 2025. Bank Dunia juga dipotret memperkirakan pergerakan pertumbuhan yang cenderung stabil (sekitar kisaran 5%).
Sementara dari sisi otoritas moneter, Bank Indonesia diproyeksikan melihat pertumbuhan 2026 sekitar 5,33% (dengan peluang naik bila belanja fiskal lebih cepat), inflasi sekitar 2,62%, dan target pertumbuhan kredit 8%–12%.
Apa Maknanya untuk rakyat?
2026 berpotensi menjadi tahun ‘menanjak pelan’ ketimbang ‘meledak cepat’. Peluang ekonomi tetap besar—terutama bila pemerintah mampu menjaga tiga hal-hal ini. Seperti arga pangan terkendali, karena harga pangan yang tinggi bisa langsung menggerus daya beli.
Kemudian belanja negara cepat dan tepat sasaran, agar uang bisa berputar di bawah dengan segera. Lalu investasi masuk tanpa mengorbankan kepastian hukum. Ini agar lapangan kerja nyata, bukan sekadar seremonial.
Di sinilah kebijakan fiskal menjadi kunci. APBN 2026 didesain dengan agenda prioritas yang menekankan ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan SDM, dan dorongan investasi.
Dalam pidato RAPBN 2026, Presiden Prabowo menegaskan delapan agenda prioritas yakni, ketahanan pangan, energi, SDM unggul, dan percepatan investasi. Salah satu yang paling terasa bagi rakyat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima manfaat dan dalam rancangan disebut bernilai anggaran sangat besar. Meski juga menyedot sumber daya yang besar. Disebut sedikitnya Rp335 triliun di RAPBN 2026.
Di sisi teknis anggaran, Kementerian Keuangan juga merilis berbagai dokumen dan penjelasan bahwa APBN 2026 diarahkan berpihak pada rakyat melalui prioritas yang sama, dengan detail bidang dan pendekatan belanja.
Sementara itu, pembahasan di unit Kemenkeu (DJPb) menekankan prioritas belanja untuk transformasi—termasuk penguatan pangan dan energi, serta MBG sebagai penopang kualitas SDM.
Apa kebijakan pemerintah yang paling menolong rakyat di 2026 ? Jika dieksekusi rapi kebijakan pangan dengan memperkuat produksi, distribusi, dan cadangan agar harga stabil sangat membantu.
Begitu juga kebijakan mandiri energi dengan menjaga pasokan dan harga energi yang tidak mengguncang biaya hidup dan industri. Lalu Gizi/SDM yang dieksekusi dengan program MBG bila tepat sasaran bisa mengurangi beban keluarga dan memperbaiki kualitas anak.
Lalu Perlindungan sosial dalam hal ini target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2026—ini target yang sering disebut dalam pernyataan pejabat terkait. Kuncinya adalah : eksekusi tepat sasaran, transparan, dan diawasi.
Peluang Ada, Tapi Dunia Tak Selalu Ramah
Ekonom dan pelaku pasar cenderung menyorot risiko global—perdagangan, geopolitik, dan volatilitas finansial. Itu sebabnya proyeksi lembaga internasional tidak setinggi target pemerintah. ADB, misalnya, menyinggung risiko eksternal dan ketidakpastian global dalam pembacaan outlook kawasan.
Bank Indonesia juga memberi sinyal bila belanja fiskal lebih cepat, pertumbuhan bisa terdorong. Di sisi lain, peluang tetap lebar pada sektor-sektor yang tahan banting. Industri berbasis hilirisasi yang memberikan nilai tambah domestik dan rantai pasok. Bidang pangan dengan agro perikanan bisa dikembangkan karena kebutuhan domestik yang besar.
Ekonomi digital juga dikembangkan dengan pembayaran digital dan ekosistemnya terus berkembang; pemerintah juga mendorong penguatan regulasi dan penerapan teknologi di sektor keuangan digital.
Namun ekonomi digital juga mengingatkan kita pada satu pekerjaan rumah klasik: kesenjangan akses. Ada data yang menunjukkan penetrasi internet dan sebaran pengguna tidak merata antardaerah. Artinya, 2026 membuka peluang, tetapi tak otomatis merata tanpa kebijakan pemerataan.
Peluang Politik 2026 mengajak pada menulis ulang aturan main.
Bila 2024 adalah puncak kontestasi, maka 2026 berpotensi menjadi tahun pembenahan. Salah satu agenda yang mengemuka adalah rencana pembahasan revisi UU Pemilu yang disebut masuk Prolegnas Prioritas 2026, dengan sejumlah ide besar: penyelarasan rezim pemilu–pilkada dan perbaikan desain pemilu ke depan.
Bagi masyarakat, ini bukan isu elit semata. Aturan pemilu menentukan bagaimana kepala daerah dipilih, bagaimana biaya politik ditekan, dan bagaimana kualitas representasi rakyat diperbaiki. Peluangnya, bila revisi dilakukan transparan, partisipatif, dan berorientasi memperkuat demokrasi substantif, 2026 bisa menjadi tahun pemulihan kualitas politik.
Setelah pengalaman bencana berulang dan tekanan ekonomi rumah tangga, 2026 bisa menjadi tahun di mana komunitas lokal makin penting. Mengapa? Karena negara tidak bisa sendirian menutup semua celah—dari stunting, kemiskinan, sampai mitigasi bencana.
Target penghapusan kemiskinan ekstrem di 2026, misalnya, hanya realistis bila data tepat, program tepat, dan kerja kolaboratif pusat–daerah–komunitas kuat.
Di lapangan, pahlawan 2026 sering bukan yang bersuara paling keras, tetapi yang bekerja paling rapi adalah kader posyandu, guru-guru, pelaku UMKM, petani yang mengadopsi cara tanam baru, komunitas relawan bencana, dan koperasi dan BUMDes yang dikelola baik.
Di banyak kampung dan kota, harapan warga biasanya tidak rumit. Warga hanya ingin harga sembako stabil, pekerjaan lebih pasti, biaya sekolah tidak menjerat dan layanan publik cepat dan manusiawi.
Dalam narasi publik, program seperti MBG sering dipandang sebagai bantuan yang terasa bila benar-benar hadir rutin dan berkualitas—tetapi juga memunculkan kekhawatiran klasik: jangan sampai ada kebocoran, jangan sampai kualitas turun, jangan sampai yang membutuhkan malah tak terdata.
Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah agar 2026 Benar-Benar Menolong Rakyat?
Berangkat dari arah APBN dan proyeksi ekonomi, tiga paket kebijakan paling menolong rakyat pada 2026. Di antaranya menjaga daya beli lewat stabilitas pangan dan inflasi. Jika inflasi terjaga rendah yang oleh BI diproyeksikan sekitar 2,62% untuk 2026, ruang napas rumah tangga lebih longgar.
Lalu ,empercepat belanja yang produktif dan tepat sasaran. Sebab, belanja negara yang cepat dan bersih bisa jadi pompa ekonomi daerah—terutama saat sektor swasta menahan ekspansi.
Kemudian membuat lapangan kerja berkualitas lewat investasi yang beradab. Bukan hanya mengejar angka investasi, tetapi memastikan dampaknya seperti bagi kerja formal, upah layak, pelatihan, dan rantai pasok UMKM. Komunikasi publik yang jujur, data yang rapi, dan pengawasan yang tegas menentukan keberhasilan.
Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat agar 2026 dilewati dengan sukses?
Kalau pemerintah memegang tuas besar, masyarakat memegang tuas harian yang sering luput tapi justru menentukan. Maka masyarakat harus menguatkan skill yang relevan. 2026 adalah tahun di mana keterampilan digital, literasi keuangan, dan kemampuan adaptasi kerja makin penting bahkan untuk usaha kecil.
Harus menjaga kesehatan keluarga sebagai aset ekonomi. Program gizi dan kesehatan hanya optimal bila rumah tangga ikut mendukung: pola makan, sanitasi, dan kebiasaan sehat.
Lalu mengelola keuangan lebih disiplin. Bukan berarti semua orang harus kaya, tapi rumah tangga yang punya dana darurat meski kecil lebih tahan guncangan. Kemudian menguatkan jejaring komunitas. Dari koperasi, kelompok tani, hingga arisan produktif, jejaring sosial yang sehat sering jadi penyelamat saat krisis kecil datang bertubi-tubi.
Tahun 2026 bukan tahun ajaib, tapi bisa jJadi tahun paling menentukan. Pada 2026 tidak akan otomatis mudah. Proyeksi pertumbuhan masih moderat menurut banyak lembaga, sementara target pemerintah lebih tinggi dan menuntut eksekusi cepat.
Namun justru di situlah peluangnya: Indonesia bisa menjadikan 2026 sebagai tahun konsolidasi ketika kebijakan fiskal menyentuh dapur, politik membenahi aturan main, dan masyarakat memperkuat ketahanan dari rumah hingga komunitas.
Kita tidak perlu berharap pada keajaiban. Kita hanya perlu memastikan satu hal: keputusan hari ini,kebijakan, kerja, dan kebiasaan benar-benar memihak masa depan.
Leave a comment