Dari Dapur UMKM hingga Ruang Anggaran Negara; Peluang Ekonomi, Politik, dan Sosial Indonesia, serta Cara Menang Menjalani 2026
PENARAYA – Pukul lima pagi, Dina (35) sudah menyalakan kompor di kontrakannya di pinggiran kota. Ia bukan pejabat, bukan pengamat, bukan tokoh partai. Dina hanya pemilik gerobak sarapan –nasi kuning, bubur ayam, kadang lontong sayur– yang hidupnya ditentukan oleh hal-hal yang terdengar kecil, tapi mematikan bila melonjak: harga beras, ayam, minyak, gas, dan ongkos sekolah anak.
“Kalau harga bahan naik, saya serba salah,” katanya.
“Mau naikin harga takut pelanggan pergi. Mau tahan harga, gak balik modal,” tambahnya.
Bagi Dina, 2026 bukan angka di kalender. 2026 adalah pertanyaan: apakah dagangan tetap laku, apakah biaya hidup bisa diprediksi, apakah ada peluang naik kelas?
Di sisi lain kota, di ruang rapat kementerian, 2026 dibaca sebagai target pertumbuhan, defisit, program prioritas, dan angka-angka besar. Dua dunia itu berbeda, tapi saling menentukan. Dan di titik temu keduanya, kita bisa melihat peluang 2026: bukan tahun tanpa masalah—tapi tahun yang bisa dimenangkan jika kebijakan tepat dan masyarakat siap.
Peta Dasar 2026
Agar tidak mengawang, ini fondasi angka yang sedang jadi rujukan banyak pihak: APBN 2026 yang disahkan DPR mematok belanja Rp3.842,7 triliun dan pendapatan Rp3.153,6 triliun, dengan defisit 2,68% PDB.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,4% lewat APBN 2026 (lebih tinggi dari target 2025). Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan sekitar 5,33% pada 2026, inflasi sekitar 2,62%, kurs rata-rata sekitar Rp16.430/US$, dan target pertumbuhan kredit 8–12%. ADB (Asian Development Bank) dalam ADO September 2025 menaksir pertumbuhan Indonesia 5,0% pada 2026 (lebih konservatif, dipengaruhi permintaan global).
Sementara, program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut mendapat alokasi Rp335 triliun di 2026 dan target 82,9 juta penerima manfaat. Target pengurangan kemiskinan ekstrem di 2026 mengemuka dalam berbagai pernyataan pemerintah—dengan rentang target hingga 0–0,5% dan narasi menuju nol.
Angka-angka ini penting karena 2026 akan ditentukan oleh satu hal: apakah uang negara benar-benar turun menjadi kualitas hidup rakyat, bukan hanya menjadi target di kertas.
Peluang Ekonomi 2026
Ada dua cara membaca 2026: optimis versi target pemerintah, dan hati-hati versi lembaga internasional. Keduanya sama-sama masuk akal.
Pemerintah memasang target pertumbuhan lebih tinggi lewat APBN 2026, dengan strategi menekan defisit tetap di bawah batas aturan 3% PDB—sekaligus menggelontorkan belanja untuk prioritas.
Sementara ADB menahan ekspektasi, menilai permintaan global dapat lebih lemah sehingga proyeksi 2026 berada di sekitar 5%. BI berada di tengah: memproyeksikan 5,33% namun menyebut pertumbuhan bisa naik bila belanja fiskal berjalan lebih cepat.
BCA dalam outlook 2026 mencatat daya tahan ekonomi, namun menyorot konsumsi rumah tangga yang sempat melemah dan menjadi titik rawan.
Bagi Dina, konsumsi bukan istilah makro, namun itu soal apakah pelanggan masih berani beli sarapan atau memilih menanak sendiri. Di sinilah kebijakan inflasi pangan menentukan. BI menegaskan inflasi 2025–2026 dijaga di sasaran 2,5±1%.
Kalau inflasi benar-benar terkendali, UMKM makanan, pekerja harian, dan rumah tangga berpendapatan tetap akan punya napas lebih panjang. Belanja APBN 2026 yang besar adalah peluang, ia bisa menjadi mesin yang menghidupkan proyek, logistik, dan serapan tenaga kerja lokal asal penyalurannya cepat dan tepat.
Tantangannya adalah kebocoran, tumpang tindih, atau proyek yang tak menyerap ekonomi lokal. Target kredit 8–12% dari BI menggambarkan keinginan agar pembiayaan sektor riil lebih hidup.
Bagi UMKM seperti Dina, yang dibutuhkan bukan slogan kredit, tapi skema yang masuk akal, yakni bunga, tenor, pendampingan, dan kepastian pasar.
Delapan Agenda Prioritas yang Menentukan Rasanya 2026
Dalam pengantar RAPBN 2026, Presiden Prabowo menekankan delapan agenda prioritas—dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, sampai percepatan investasi dan keterhubungan dengan perdagangan global.
Salah satu program yang paling terasa bagi rakyat adalah MBG. Pemerintah menyatakan alokasi Rp335 triliun dan target 82,9 juta penerima manfaat.
Di sisi lain, sejumlah laporan juga menyorot isu implementasi: target cakupan bisa mundur dan bergantung kesiapan ekosistem, termasuk rantai pasok. Jika dieksekusi baik, MBG bisa mengurangi beban belanja keluarga (terutama yang anaknya sekolah), menggerakkan ekonomi lokal bila bahan pangan diserap dari petani/UMKM setempat, dan menurunkan risiko gizi buruk dalam jangka panjang.
Namun jika sebaliknya salah satu program andalan Presiden Prabowo ini dieksekusi buruk, ia bisa menjadi sumber kebocoran yang luar biasa menilik besarnya anggaran yang disediakan. Sehingga beban fiskal tanpa dampak kualitas, program besar yang tidak dirasakan merata.
Tahun Menata Ulang Aturan Main
Di politik, 2026 berpotensi menjadi tahun ‘perbaikan mesin’—bukan tahun kontestasi puncak, melainkan tahun penyusunan ulang regulasi yang menentukan pemilu berikutnya. Isu Prolegnas Prioritas 2026 memuat berbagai RUU, dan pembahasan prolegnas 2025–2026 juga dibahas Baleg DPR.
Di ruang publik, pembahasan revisi aturan kepemiluan sering disebut sebagai agenda yang akan bergulir menuju 2026 dan seterusnya. Bagi masyarakat, poin pentingnya bukan RUU apa, melainkan dampaknya. Apakah biaya politik turun, apakah kualitas representasi naik, apakah pemilu lebih sederhana dan akuntabel dan sebagainya.
Bila pembenahan aturan dilakukan transparan, ini bisa memperkuat stabilitas politik—yang ujungnya menambah rasa aman investor dan dunia usaha. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga level sangat rendah pada 2026 (0–0,5%), dan narasi nol sering muncul dalam pernyataan pejabat serta pemberitaan. Namun target sosial tidak hidup di pidato saja. Ia hidup di RT/RW: data penerima bantuan, akses kerja, dan biaya hidup. Di titik ini, masyarakat dan pemerintah harus bertemu dalam satu hal: data dan gotong royong yang modern—tepat sasaran, terukur, diawasi.
Sejumlah analisis media menilai outlook 2026 cenderung moderat dengan risiko dari konsumsi dan tekanan eksternal. Artinya, 2026 bukan tahun untuk gegabah. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan dan kepastian eksekusi.
Di lapangan, pelaku UMKM biasanya hanya meminta tiga hal, yakni harga bahan stabil, akses pembiayaan masuk akal, pasar dan permintaan tidak ambruk.
Apa Kebijakan yang Paling Menolong Rakyat
Jika harus diringkas, kebijakan penolong rakyat itu bukan yang paling ramai, tapi yang paling terasa di dompet dan layanan. Di antaranya soal stabilitas pangan dan inflasi dengan menjaga dapur. Target inflasi yang terjaga rendah akan membantu rumah tangga. Ini butuh kebijakan yang membenahi produksi, distribusi, cadangan, dan pengawasan permainan harga.
Kemudian belanja APBN yang cepat, tepat sasaran, dan anti-bocor. APBN 2026 sudah besar. Tantangannya adalah kecepatan yang bersih. Satu proyek yang tepat bisa menghidupkan banyak warung, kos-kosan, dan jasa di sekitarnya.
Kemudian program prioritas yang menciptakan efek ekonomi lokal. MBG, misalnya, bisa menjadi mesin ekonomi lokal bila rantai pasoknya mengutamakan produk daerah—bukan sentralisasi vendor.
Lalu pembiayaan UMKM dan pelatihan, bukan hanya kredit. Sebab, Kredit 8–12% sebagai target makro perlu diterjemahkan menjadi akses riil di lapangan.
Kalau pemerintah memegang rem dan gas ekonomi, masyarakat memegang setir harian. Maka ada hal paling realistis dan berdampak untuk dilakukan masyarakat. Yakni naik kelas dengan keterampilan (skill) yang laku. Tidak harus semua jadi ‘orang IT’, tapi hampir semua pekerjaan butuh.
Kemudian literasi digital dasar, kemampuan jualan online sederhana, manajemen keuangan, dan kemampuan beradaptasi. Lalu ditambah dengan sisiplin keuangan rumah tangga. Ini bukan soal kaya-miskin. Ini soal kebiasaan. Dana darurat meski sediki, catat pengeluaran, hindari utang konsumtif, dan pilih cicilan yang masih memungkinkan kita bernapas.
Sementra, UMKM harus memperkuat nilai bukan hanya harga. Dina mislanya bisa mulai mencoba strategi kecil: porsi konsisten, layanan cepat, dan paket hemat.
“Kalau saya cuma perang harga, saya kalah,” katanya.
Dari koperasi, arisan produktif, kelompok tani, sampai komunitas warga—jejaring itu membantu saat ekonomi goyah. Ini pelajaran yang selalu berulang: yang selamat bukan yang paling kuat sendiri, tapi yang paling rapi bekerja sama.
Dunia tetap tidak pasti. Karena itu, lembaga internasional cenderung konservatif. Namun negara juga tidak diam: APBN 2026 besar, program prioritas masif, target sosial ambisius, dan BI mematok arah stabilitas.
Maka kunci 2026 sebenarnya bukan ‘ramalan’, melainkan dua disiplin yang harus berjalan bersama. Disiplin kebijakan: tepat sasaran, cepat, transparan, diawasi. Disiplin masyarakat: adaptif, hemat, terus belajar, saling menguatkan.
Bagi Dina, sukses 2026 mungkin sesederhana: dagangan stabil, anak sekolah aman, dan ia bisa menabung sedikit. Tapi justru dari target-target kecil itulah negeri ini bergerak. Karena ekonomi yang besar selalu dimulai dari hal yang tampak sederhana: dapur yang menyala, pasar yang hidup, dan harapan yang tidak dipadamkan.
Leave a comment