Dunia di Persimpangan: Politik Global, Perang dan Diplomasi

Dunia di Ambang Ketidakpastian

PENARAYA – Di dunia memang ada Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang seharusnya memastikan situasi dan kondisi di dunia tetap kondusif. Namun, di banyak kasus PBB seolah tak bisa berkutik atas yang terjadi.

Sedangkan Amerika Serikat (AS) salah satu negara anggota tetap PBB dan pemilik hak veto sering bersikap ‘arogan’. Bahkan, sebutan ‘polisi dunia’ menjadikan negara tersebut sering berulah seolah membuktikan eksistensinya sebagai negara adidaya. Banyak kebijakannya yang mengguncang situasi dunia.

Kita lihat, di awal tahun 2026 menandai fase baru dalam gejolak politik global. Ketegangan antara kekuatan besar semakin intens dan cenderung mengarah pada militarisme diplomatik yang berisiko menggeser tatanan dunia.

Salah satu pusat perhatian adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang terpilih kembali pada 20 Januari 2025 dan membawa gaya kepemimpinan penuh kontroversi — termasuk kecenderungan sikap keras terhadap negara lain.

Serangan militer AS di Venezuela, yang memicu penangkapan Presiden Nicolas Maduro, sesuatu yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara.

Amerika Serikat mengancam Iran, dengan peringatan tindakan keras bila rezim Tehran tidak menunjukkan sikap kemanusiaan di tengah protes domestik yang mematikan ribuan warga.

Evakuasi personel militer dari pangkalan di Qatar karena kekhawatiran eskalasi konflik regional.  Meski kemudian negara-negara pemilik hak veto lainnya di PBB tidak mengizinkan Presiden Trump menyerang Iran.

Gerakan ini dianggap oleh para pengamat sebagai gejala politik luar negeri yang agresif dan arogan, yang tidak hanya fokus pada diplomasi tetapi juga mengandalkan kekuatan militer dan sanksi ekonomi untuk mencapai tujuannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Trump dituduh menunjukkan perilaku arogan dalam kebijakan luar negeri. Beberapa catatan penting di antaranya adalah penarikan AS dari 66 organisasi internasional dan badan PBB, termasuk puluhan badan penting PBB seperti UNFCCC (perubahan iklim) dan badan bantuan kemanusiaan. Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa Amerika Serikat justru mengurangi dukungannya terhadap kerja sama global.

Pendekatan ‘America First’ yang agresif, yang terkadang berubah menjadi kebijakan unilateral tanpa konsultasi multilateral, memperkuat kesan bahwa AS memilih aksi di luar kerangka internasional.

Rencana kontroversial lain yang pernah dibahas sebelumnya, seperti proposal pengambilalihan Gaza Strip dan relokasi warga Palestina, juga mencerminkan pendekatan yang dianggap beberapa kalangan sebagai ekstrim dan tidak sensitif terhadap prinsip hak asasi dan kedaulatan.

Bagi para kritikus, sikap ini menguatkan persepsi bahwa Trump lebih bersikap arogan daripada pragmatis dalam hubungan internasional, memicu reaksi tegas dari negara-negara lain serta organisasi global.

Dalam tatanan global yang ideal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah lembaga paling penting untuk menjaga perdamaian, menyelesaikan konflik, dan memfasilitasi kerja sama multilateral. Namun, situasi terkini menunjukkan bahwa peran PBB semakin tertekan.

Lebih banyak negara besar mempertanyakan efektivitas PBB dalam mencegah konflik — terutama ketika satu negara anggota besar menarik dukungannya dari badan-badan penting.

PBB terus meminta dukungan dan keterlibatan aktif dari AS dalam program kemanusiaan global, meski ada kecenderungan penangguhan bantuan dari Washington.

Organisasi lain seperti WHO dan UNFPA tengah menghadapi tantangan finansial besar karena berkurangnya kontribusi dari negara-negara kaya. Di sisi lain, beberapa negara dan blok global mencoba menguatkan multilateralisme. Misalnya, pertemuan multilateral yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di PBB menunjukkan bahwa ada upaya diplomasi bersama untuk meredam konflik global.

Namun tantangan besar tetap ada — yaitu bagaimana memastikan bahwa PBB dan badan internasional tetap relevan dan efektif ketika kekuatan besar justru mengedepankan pendekatan unilateral?

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dinamika global semacam ini memiliki dampak nyata. Indonesia yang menerapkan prinsip bebas aktif, yang berusaha menjaga hubungan baik dengan semua negara tanpa memihak blok tertentu.

Namun, kebijakan luar negeri AS yang berubah cepat menciptakan tekanan dan tekanan baru bagi diplomasi Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga dilibatkan dalam berbagai forum internasional seperti BRICS, ASEAN, dan PBB — termasuk menjadi jembatan dialog lintas blok kekuatan.

Kebijakan proteksionisme dan tarif tinggi dari AS — bagian dari agenda “America First” — berpotensi menekan ekspor Indonesia dan memperlemah daya saing produk Indonesia di pasar AS.

Situasi global ikut memengaruhi suhu politik Indonesia, baik melalui debat internal soal hubungan luar negeri maupun respon publik terhadap kebijakan pemerintah.

Meski tidak ada data statistik suhu politik terbaru yang akurat 2026 secara kuantitatif, dinamika diskusi publik mencerminkan perhatian tinggi atas hubungan bilateral dan posisi Indonesia di panggung dunia.

Agar tetap kuat menghadapi ketidakpastian dunia, negara seperti Indonesia perlu melakukan beberapa hal. Misalnya ,emperkuat diplomasi multilateral. Indonesia perlu terus aktif di PBB, ASEAN, dan forum internasional lain, memperjuangkan prinsip hukum internasional dan penyelesaian damai atas konflik.

Kemudian menjaga kemandirian kebijakan luar negeri dengan prinsip bebas dan aktif, Indonesia dapat menjadi mediator bagi konflik global, sekaligus menghindari jebakan blok kekuatan besar.

Juga melakukan diversifikasi hubungan ekonomi, yakni mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan besar dan memperkuat hubungan dengan blok ekonomi lain, seperti BRICS atau APEC.

Lalu meningkatkan kapasitas dalam negeri dengan penguatan ekonomi domestik, inovasi, dan investasi SDM penting agar Indonesia tetap kompetitif di kancah global.

Kondisi politik global saat ini mencerminkan dunia yang sedang bergejolak — dari ketegangan militer, pergeseran peran PBB, hingga diplomasi yang penuh dinamika.

Meski kebijakan Presiden Trump yang kadang-kadang dianggap arogan dan agresif telah mempertegang hubungan internasional dan memicu reaksi beragam dari negara-negara lain serta lembaga global.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tantangan ini sekaligus membuka peluang untuk memainkan peran strategis sebagai penengah dan negara yang mengadvokasi perdamaian serta kerja sama yang lebih adil.

Perjalanan politik global ke depan kemungkinan besar akan ditentukan oleh kemampuan negara-negara berkembang untuk tetap bersuara kuat di dunia yang semakin terfragmentasi.