PENARAYA – Setelah berhasil melenggang di tahun pertama pemerintahannya, banyak harapan disampirkan di pundak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tak menampik adanya dinamika yang terjadi di masyarakat, termasuk di wilayah politik.
Ada yang berharap, optimis dan memandang ada masa depan cerah melihat kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Namun, tidak memungkiri ada pandangan skeptis, putus asa dan berfikir pemerintahan tak menjanjikan apa-apa. Bahkan, sebagian berpandangan pemerintahan saat ini seolah mengulang romantisme pemerintahan masa lalu di zaman Orde Baru.
Lalu seperti apa sebenarnya masa depan politik di negeri ini ke depan? Awal Januari 2026, suhu politik Indonesia terasa seperti mesin yang baru dipanaskan. Tidak meledak-ledak setiap hari, tapi getarannya konstan. Dari Senayan, Istana, sampai obrolan di warung-warung dan grup WhatsApp keluarga.
Tahun 2025 yang baru lewat sudah memberi ‘peta jalan’ yang jelas. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki fase konsolidasi kekuasaan dengan koalisi yang sangat gemuk, kebijakan yang cenderung cepat-eksekutif, dan respons negara yang tegas, bahkan keras ketika stabilitas dianggap terancam.
Di 2026, pertanyaannya bukan lagi siapa menang pemilu 2024, melainkan ke mana arah demokrasi dan tata kelola kekuasaan ketika pemerintah punya dukungan politik besar, sementara masyarakat sipil kian sensitif terhadap isu biaya hidup, transparansi, dan kebebasan sipil?
2025 sebagai landasan, dukungan tinggi, tapi ruang kritik menyempit. Survei Indikator Politik Indonesia periode 20–27 Oktober 2025 mencatat sekitar 77,7% warga puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sedangkan yang kurang atau tidak puas sekitar 20,8%. Ini modal politik yang besar terutama untuk mendorong kebijakan yang butuh napas panjang.
Sejumlah rilis media juga menampilkan kepuasan publik di kisaran 80% oleh lembaga survei berbeda. Misalnya, laporan Antara mengutip kepuasan sekitar 82,44% atas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan pada akhir Desember 2025, ada pemberitaan yang menulis kepuasan 82,4% terhadap kepemimpinan Prabowo versi Indonesia Survey Center/ISC).
Menutup 2025, narasi yang mengemuka adalah pemerintahan berjalan dengan konfigurasi koalisi yang nyaris tanpa oposisi efektif. Sebuah kondisi yang bisa mempercepat keputusan, tetapi juga menimbulkan kecemasan tentang fungsi kontrol parlemen.
Tahun 2025 juga menunjukkan batas kesabaran publik ketika menyangkut privilese elite dan beban ekonomi. Gelombang protes 2025 termasuk rangkaian aksi yang diberitakan luas menggambarkan bahwa stabilitas bukan sekadar angka pertumbuhan, tetapi juga rasa keadilan.
Reuters melaporkan protes besar yang memaksa putar balik soal tunjangan/perks anggota DPR dan memunculkan respons keamanan yang keras. CNN Indonesia juga merangkum dinamika demo Agustus 2025 yang mengguncang, sedangkan NU Online menulis sisi lain soal dampak represi dan kriminalisasi aktivis.
Dari dunia kampus, pakar UNAIR menyoroti pentingnya kanal dialog dan meaningful participation agar ketegangan tidak berulang.
Di 2026, kejutan politik paling mungkin bukan berupa perebutan kursi, melainkan perubahan aturan main dan gaya pemerintahan. Salah satu isu yang berpotensi memantik perdebatan serius adalah wacana revisi UU Pemilu serta ide-ide perubahan desain demokrasi lokal. Hukumonline menulis DPR menargetkan pembahasan revisi UU Pemilu di awal 2026, dan mengaitkannya dengan isu meaningful participation serta munculnya wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Jika pemerintah dan DPR mendorong revisi UU Pemilu dengan narasi efisiensi dan stabilitas, maka 2026 akan penuh perdebatan soal. Apakah ini perbaikan tata kelola pemilu, atau justru pengurangan kualitas partisipasi publik?
Kejutan dapat berupa paket revisi yang lebih luas dari sekadar teknis pemilu. Misalnya menyentuh relasi pusat-daerah, ambang batas, desain keserentakan, atau mekanisme pilkada.
Di level persepsi internasional, sebagian pengamat menilai ada gejala tilt ke arah lebih sentralistik dan meningkatnya peran militer dalam urusan sipil, meski kesimpulannya beragam dan diperdebatkan.
Financial Times, misalnya, menulis kekhawatiran sebagian pihak soal arah otoritarian dan sentralisasi, sekaligus menyebut penyeimbang dari institusi demokrasi dan civil society yang masih hidup.
Artinya, 2026 bisa menjadi tahun tarik-menarik. Pemerintah mengejar stabilitas dan kecepatan eksekusi program sementara masyarakat sipil menuntut transparansi, partisipasi, dan batas yang jelas agar stabilitas tidak mengorbankan kebebasan.
Wacana koalisi permanen yang disuarakan elit partai pendukung pemerintah berpotensi menjadi tema besar 2026. Tempo menulis alasan usulan koalisi permanen dalam konteks pemerintahan Prabowo, dan detik menampilkan argumen opini bahwa koalisi permanen bisa dibaca sebagai upaya menjaga stabilitas sekaligus memunculkan debat soal kesehatan demokrasi.
Ada juga pemberitaan yang menilai koalisi permanen sebagai fondasi stabilitas untuk agenda besar. Reposisi partai yang hari ini ‘rapat barisan’ bisa mulai menghitung jarak ketika kebijakan tertentu memukul basis pemilihnya.
Selain itu, ada bargaining kabinet dengan tuntutan kursi atau pos strategis bisa meningkat menjelang evaluasi program besar. Lalu, lahirnya oposisi tematik, bukan oposisi partai total, tetapi oposisi isu.Misalnya pada isu pemilu, subsidi, atau kebijakan keamanan.
Jika koalisi permanen benar-benar dipaksakan ‘kejutan’nya adalah munculnya kritik bahwa parlemen kehilangan fungsi pengawasan. Tetapi bila koalisi tetap besar namun cair, 2026 bisa diwarnai tarik-ulur yang lebih pragmatis. Dukung di satu isu, menekan di isu lain.
Tahun 2026 tetap akan dibentuk oleh politik anggaran. Salah satu temuan Indikator hanya sekitar 31,7% warga yang mengaku tahu kebijakan efisiensi belanja negara, namun di antara yang merespons, mayoritas cenderung setuju. Bahkan ada angka 56,7% yang menilai efisiensi tepat karena memangkas pemborosan anggaran yang tak menyentuh kebutuhan langsung. Seperti perjalanan dinas/ATK, sementara 29,1% menilai kurang tepat karena belanja pemerintah dianggap penting saat daya beli melemah.
Dalam kondisi ini, indikator politik Ini penting, karena politik 2026 akan sangat sensitif pada narasi ‘anggaran dipangkas untuk membiayai program prioritas’ dan ‘efisiensi memukul layanan publik dan memperlebar ketimpangan’.
Di titik ini, sikap tegas para menteri akan dinilai bukan dari gaya bicara, tetapi dari hasil yang terasa. Harga pangan, lapangan kerja, kualitas layanan, dan ketegasan pada kebocoran ada output yang diarapkan.
Contoh narasi ketegasan di sektor pangan misal pada pemberitaan yang menyebut pemerintah menegaskan komitmen tertentu seperti target tanpa impor beras dan gula pada 2026, dengan penekanan perlindungan petani/peternak. Sementara ini perlu diuji realisasinya sepanjang tahun karena faktor cuaca, produksi, dan harga global sangat dinamis.
Publik biasanya menaruh harapan besar pada menteri yang terlihat keras dan tegas. Misalnya pada penertiban tambang ilegal, mafia pangan, korupsi, pungli dan lainnya. Kecepatan eksekusi bansos tepat sasaran dan program layanan dasar lainnya. Juga keberpihakan pada masyarakar dengan adanya harga pangan stabil, sehingga petani atau nelayan tidak jatuh.
Namun 2026 akan menguji satu hal, yakni ketegasan tanpa akuntabilitas bisa berubah jadi ketakutan; sementara ketegasan + transparansi bisa berubah jadi legitimasi. Sehingga, harapan publik yang paling realistis untuk 2026 adalah adanya kebijakan tegas, dan terukur, ada target, ada indikator, ada audit. Lalu penegakan hukum yang konsisten. Bukan tegas ke bawah, lunak ke atas.
Juga adanya ruang dialog yang nyata. Bukan hanya konferensi pers, tetapi mekanisme partisipasi publik yang bermakna, terutama jika menyangkut revisi aturan pemilu dan kebijakan yang memengaruhi hajat hidup.
Berbagai sumber yang memotret 2025 sampai awal 2026 menggambarkan benang merah. Pakar kampus menekankan pentingnya kanal dialog agar protes tidak berulang dan tidak berujung ricuh.
Media internasional menangkap kekhawatiran soal sentralisasi dan gaya pemerintahan yang lebih “commanding”, tetapi juga mengakui adanya penyeimbang dari masyarakat sipil dan institusi demokrasi.
Pemberitaan soal koalisi permanen menunjukkan elite mengejar stabilitas jangka panjang; publik akan menilai apakah stabilitas itu menghasilkan kesejahteraan atau sekadar kenyamanan elite.
Pengalaman 2025, adanya protes dan respons negara terhadapnya, menjadi pengingat bahwa legitimasi dapat goyah cepat jika kebijakan dinilai tidak adil atau respons keamanan dianggap berlebihan.
Ada beberapa kejutan yang masuk akal terjadi. Bukan kepastian, tetapi skenario paling mungkin adalah : debat besar revisi sistem pemilu/pilkada. Jika DPR benar-benar “ngebut” revisi UU Pemilu awal 2026, isu ini dapat menjadi pusat perhatian politik nasional dan memicu koalisi-isu lintas partai dan civil society.
Konteks 2025 menunjukkan protes bisa meluas cepat, apalagi jika menyentuh simbol ketidakadilan. Pemerintah menguatkan narasi ketertiban dan disiplin birokrasi. Di satu sisi ini bisa memperbaiki tata kelola. Di sisi lain, jika tidak dibarengi mekanisme pengawasan, bisa memantik kritik soal kebebasan sipil.
Koalisi permanen diuji oleh kebutuhan elektoral 2029. Meski 2029 terasa jauh, 2026 adalah masa partai mulai menata mesin. Koalisi yang terlalu rapat bisa melahirkan kompetisi internal yang lebih keras—entah lewat perebutan panggung program atau dorongan reshuffle.
Politik kinerja mengalahkan politik jargon dengan tingkat kepuasan yang tinggi pada 2025 (misalnya 77,7% versi Indikator). Tantangan 2026 adalah mempertahankan dukungan melalui hasil yang kasat mata—bukan sekadar retorika tegas.
Pada akhirnya, politik 2026 di era Prabowo akan dinilai publik dengan ukuran yang sangat membumi. Apakah negara tegas menertibkan yang kuat, bukan hanya yang lemah? Apakah program prioritas mengurangi beban hidup, bukan menambah kecemasan? Apakah stabilitas politik menguatkan demokrasi, bukan membuat kritik jadi mahal?
Jika ketegasan para menteri berbuah pada tata kelola yang bersih, harga pangan yang lebih stabil, layanan publik yang membaik, dan kebijakan politik yang transparan, masyarakat akan punya alasan kuat untuk berharap.
Tetapi jika stabilitas berubah menjadi dominasi tanpa rem, 2026 bisa menjadi tahun tagihan sosial yang akan datang lebih cepat. Bisa dalam bentuk protes, polarisasi isu, dan krisis kepercayaan.
Leave a comment