Ketika Bencana Menguji Pemimpin: Dari Umrah hingga Membatalkan Resepsi Pernikahan

PENARAYA – “Pemimpin bukan sekadar jabatan. Ia adalah teladan,” kata Presiden Prabowo. Saat ini, Presiden Prabowo sedang menyiapkan instruksi tegas agar tak ada lagi kepala aerah yang abai di tengah bencana. Kepala daerah bisa dipecat ketika mereka abai dengan rakyatnya yang dilanda bencana.

Bencana memang datang tiba-tiba. Hari datangnya bencana tidak ada dalam kalender. Juga tidak ada perencanaan. Namun, cara seorang pemimpin merespons bencana yang terjadi di wilayahnya  menunjukkan karakternya. Nilai-nilai terdalam yang mereka anut. Apakah memihak rakyat atau memilih kenyamanan pribadi dan memenuhi kepentingan pribadinya.

Akhir November hingga awal Desember 2025 menjadi salah satu periode terkelam bagi sebagian besar wilayah di Sumatera, terutama Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Curah hujan ekstrem menyebabkan banjir besar dan tanah longsor, merenggut nyawa dan merusak ribuan rumah.

Namun di tengah jerit warga dan lumpur yang menenggelamkan harapan, sikap para pemimpin daerah justru menjadi sorotan. Ada yang pergi umrah di tengah bencana, ada pula yang membatalkan resepsi megah anaknya demi empati pada rakyatnya.

Bupati yang umrah saat banjir mungkin tidak melanggar hukum. Tapi ia telah gagal memahami makna kepemimpinan moral. Sebaliknya, walikota yang membatalkan pesta menunjukkan bahwa empati masih punya ruang dalam dunia birokrasi yang kerap dingin.

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menjadi sorotan publik setelah diketahui melakukan ibadah umrah di Mekkah saat wilayahnya dilanda bencana banjir bandang. Keputusan ini menuai kritik luas, terutama karena pemerintah daerah telah menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana tersebut.

Salah satu sorotan paling tajam datang dari Aceh Besar. Di saat ribuan warga mengungsi akibat banjir bandang di Kecamatan Lhoong dan Lhoknga, sang bupati justru berada di Arab Saudi menjalankan ibadah umrah. Fotonya saat berada di Tanah Suci bersama sang istri banyak tersebar di media sosial.

Saat warga mengeluhkan lambannya bantuan logistik, transprtasi yang terputus dan saluran komunikasi yang menghilang sudah cukup menyakitkan. Namun, benak rakyat masih ditambah dengan kurangnya kehadiran simbolik pemimpin mereka di lokasi bencana.

“Kami butuh kehadiran, bukan hanya perintah dari jauh,” ujar Zulhadi, tokoh masyarakat di Aceh Besar.

Dalam pernyataan resminya, pihak Pemkab Aceh Selatan menyebut bahwa ibadah umrah yang bupati sudah direncanakan jauh-jauh hari.

“Bupati sedang menjalankan ibadah yang sudah direncanakan jauh hari. Pemerintah tetap bekerja di bawah koordinasi Sekda.”

Disebutkan, Bupati Mirwan MS, yang baru dilantik sebagai Bupati Aceh Selatan pada Februari 2025 itu telah meminta izin untuk berangkat umrah kepada Gubernur Aceh, namun izin tersebut ditolak karena kondisi darurat. Namun Ia tetap nekat berangkat yang memicu memicu protes dan kecaman dari masyarakat.

Keterangan resmi dari pemkab itu tetap tak cukup meredam kritik. Di media sosial, tagar #BupatiUmrahSaatBanjir sempat trending lokal di Aceh.

Sementara itu, sikap kontras ditunjukkan oleh Walikota Bukittinggi, Erman Safar. Di tengah bencana banjir dan longsor di wilayah Agam dan Bukittinggi, ia membatalkan resepsi pernikahan anaknya yang rencananya akan digelar di sebuah hotel bintang 4.

Dalam keterangan resminya, Erman menyatakan alasanya itu.

“Ini bukan waktu untuk berpesta. Ketika warga menangis, tak layak kita menari. Resepsi kami alihkan menjadi doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana,’’ ujarnya.

Langkah itu menuai pujian luas. Bahkan warga yang sebelumnya skeptis terhadap pemerintah kota, mengaku terharu.

“Beliau menunjukkan kepemimpinan moral, bukan hanya administratif,” ujar Fitriani, warga Guguak Panjang.

Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus ini dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana se-Sumatera di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Ia meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk menindak kepala daerah yang menelantarkan warganya saat bencana.

“Kalau yang mau kabur, tidak apa-apa, Mendagri bisa mencopotnya, bisa memprosesnya,” tegas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataan resminya pada 5 Desember 2025, sangat kecewa terhadap kepala daerah yang tidak hadir langsung di tengah bencana.

“Pemimpin sejati hadir di medan krisis, bukan bersembunyi di balik alasan,” tegasnya dalam konferensi pers di Istana Merdeka.

Presiden lalu memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah yang tidak tanggap bencana, termasuk memanggil beberapa bupati dan wali kota untuk klarifikasi.

“Jika ada yang lalai, kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Rakyat tidak boleh dikhianati oleh absennya empati,” tambah Prabowo.

Sementara para aktivis bergerak, simpatisan dan relawan mengorbankan waktu dan tenaganya. Sejumlah organisasi kemasyarakatan juga siap turun tangan.

“Kami turun ke lokasi sejak hari pertama. Tapi beberapa daerah seperti Aceh Besar justru minim dukungan pemda. Kontras sekali dengan Bukittinggi yang justru mengirim relawan ke daerah tetangga, ujar aktivis Kemanusiaan, Nurfadillah dari ACT Sumatera

Hal yang sama disampaikan tokoh Adat Minang, Datuk Marajo.

“Dalam adat kami, pemimpin itu ‘berdiri di depan saat perang, dan di tengah saat bencana’. Kalau pemimpin lari, ia kehilangan marwah,’’ katanya.

Partai Gerindra milik Presiden Prabowo juga bereaksi keras atas mokongnya kepala daerah yang menjadi kadernya.

Partai Gerindra telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Mirwan MS sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa tindakan Mirwan tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik.

Kasus ini menjadi peringatan bagi para kepala daerah untuk lebih peka dan bertanggung jawab dalam menghadapi bencana. Kepemimpinan yang baik harus diimbangi dengan empati dan kesediaan untuk melayani masyarakat, terutama di saat krisis.