Jakarta, Di ruang rapat sederhana Baintelkam Polri, suara Maman Herdiaman, S.T., M.Si. terdengar tenang tapi penuh keyakinan. “Ketahanan pangan bukan cuma soal beras dan harga cabai,” ujarnya sambil menatap peta wilayah Jawa Barat yang penuh penanda warna. “Ini soal stabilitas bangsa. Kalau dapur masyarakat tidak aman, negara pun bisa goyah,” tegasnya.
Kalimat itu menggambarkan inti dari gagasan inovatifnya dalam proyek perubahan bertajuk “Penguatan Peran Intelijen Politik dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui Sinergi Lintas Instansi di Daerah Rawan Konflik Sosial.”
Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2025, Maman melihat persoalan pangan bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga dari kacamata keamanan nasional, Kamis (06/11/2025).
Selama ini, distribusi pangan di Indonesia sering kali timpang. Daerah surplus seperti Jawa dan Sumatera bisa menikmati harga stabil, sementara wilayah timur seperti Papua atau Maluku kerap menghadapi kelangkaan dan harga melambung. Ketimpangan inilah yang kerap menjadi bara kecil penyulut keresahan sosial.
Maman mengusulkan pendekatan baru, yaitu menjadikan intelijen politik Polri sebagai penggerak utama sinergi lintas instansi. Dalam proyeknya, ia membentuk Tim Siber Isu Pangan untuk memantau potensi provokasi dan disinformasi seputar pangan di media sosial, mengintegrasikan data kerawanan pangan berbasis digital, dan menginisiasi Forum Sinergi Pangan Terintegrasi yang mempertemukan aparat keamanan, pemerintah daerah, serta Badan Pangan Nasional dalam satu meja koordinasi cepat.
“Intelijen politik Polri harus mampu membaca potensi krisis sejak sebelum terjadi. Bukan hanya reaktif, tapi prediktif dan solutif,” tegas Maman.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Baintelkam Polri, yang menilai proyek tersebut sebagai terobosan penting dalam memperluas fungsi intelijen di era modern.
“Pangan kini bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga strategi pertahanan nasional,” ujar Kepala Baintelkam. “Kami dorong inovasi ini karena menyentuh akar persoalan masyarakat. Dengan data terintegrasi dan koordinasi lintas sektor, kita bisa mencegah gejolak sosial sebelum membesar,” ungkapnya.
Uji coba proyek ini dilakukan di wilayah Jawa Barat, yang menurut data Badan Pangan Nasional termasuk provinsi dengan tingkat kerentanan pangan tinggi. Hasilnya mulai tampak, pemetaan wilayah rawan lebih cepat, komunikasi antarinstansi lebih lancar, dan isu-isu sensitif terkait pangan bisa diantisipasi sejak dini.
Lebih jauh, proyek ini juga mendorong peningkatan kapasitas SDM intelijen politik Polri melalui pelatihan khusus ketahanan pangan dan konflik sosial. “Intelijen hari ini tidak cukup hanya memahami politik, tapi juga harus paham pangan, iklim, dan ekonomi lokal,” tambah Maman.
Kini, di tengah ancaman perubahan iklim dan fluktuasi harga global, sinergi lintas instansi yang digerakkan oleh intelijen politik menjadi harapan baru. Dari balik layar, Polri bukan hanya menjaga keamanan jalanan, tapi juga memastikan dapur masyarakat Indonesia tetap menyala. (alfi/red)
Leave a comment